images 2

Ini Perusahaan yang Sudah Jalankan EPR di Indonesia

SURABAYA – Extended Producer Responsibility (EPR) atau tanggung jawab produsen pada sisa produk, sedianya efektif pada 2022. Namun, hingga saat ini hanya sedikit yang melaksanakannya.

Satu dari yang sedikit itu adalah PT. Kemasan Ciptatama Sempurna (KCS). Produsen kemasan styrofoam dan PS-6 ini melaksanakan EPR melalui kerjasama dengan Primer Koperasi Pengelola Sampah (PKPS) Surabaya.

“Apa yang dilakukan PT. KCS itu merupakan wujud pelaksanaan pasal 15 UUPS (Undang Undang Pengelolaan Sampah). Yakni tentang tanggung jawab perusahaan menarik sisa produknya,” terang Asrul Hoesein, Direktur Green Indonesia Foundation (GiF), pada PKPS News.

“Kita harus mengapresiasi apa yang dilakukan oleh PT. KCS. Pelaksanaan Pasal 15 UUPS itulah yang disebut EPR,” lanjut Asrul.

pkpssurabaya 15880509606251033515312

Dijelaskan, kerjasama PT KCS dengan PKPS Surabaya merupakan bentuk kemitraan yang harus ditiru oleh perusahaan lain di Indonesia dalam menjalankan EPR. Karena kerjasama seperti itu secara teknis telah diatur dalam Pasal 13 PP No.81 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

PT. KCS Satu-Satunya Pelaksana EPR di Indonesia

Sedikit Edit… Baru jawab pak yudi lama telp.
⬇️⬇️⬇️

*APRESIASI PADA PT. KEMASAN CIPTATAMA SEMPURNA*

Menurut Asrul, PT. KCS bisa jadi merupakan satu-satunya perusahaan yang menjalankan EPR di Indonesia dengan benar dan terbuka.
Padahal, seharusnya produsen sudah melaksanakan EPR sejak UUPS dan PP No. 81 Tahun 2012 terbit, minimal setahun setelah diundangkan, perusahaan-perusahaan EPR sudah selayaknya mempersiapkan diri melakukan uji coba. Juga sekaligus untuk menguji kesesuaian regulasi.

Begitu juga pemerintah, seharusnya membangun suprastruktur persampahan di garis depan, agar perusahaan bisa melaksanakan kewajibannya sesuai Pasal 15 UUPS.

“Target EPR efektif pada 2022. Maksudnya semua perusahaan dan produsen sudah Harus melaksanakan EPR pada 2022. Jadi kalau masih ada perusahaan belum melaksanakan EPR pada 2022, harus diberi sanksi,” jelas pria asal Bone, Sulawesi Selatan itu.

Asrul menjelaskan, sekarang tidak ada lagi alasan untuk menunda pelaksanaan EPR oleh pemerintah maupun perusahaan. Sebab, sudah ada PKPS yang bisa menjadi instrumen mitra perusahaan sebagai pelaksana kewajiban perusahaan EPR di bawah.

“Kalau masih menunda EPR itu pasti mengada-ada saja alasannya dan sebenarnya enggan. Pemerintah harus beri sanksi. Karena kalau bicara belum ada instrumen pelaksana EPR, sekarang kan sudah ada PKPS yang juga telah didorong oleh Kemenkop dan UKM,” paparnya.

2020 04 26 12493306662.

Terpisah, Owner PT. KCS, Wahyudi Sulistya mengatakan kerjasamanya dengan PKPS Surabaya memang dalam rangka melaksanakan UUPS. Yaitu, menjalankan tanggung jawab perusahaan untuk menarik kembali sisa produknya guna didaur ulang.

“PT. KCS bekerjasama dengan PKPS Surabaya karena berbagai faktor. Di antaranya kelengkapan izin, akuntabilitas serta sistem kerja berjenjang dan berjejaring yang sudah dibangun,” terang Wahyudi.

Menurut dia, PKPS Surabaya telah memenuhi syarat untuk menjadi mitra pelaksanaan EPR, UUPS dan PP 81 Tahun 2012 yang berkaitan dengan tanggung jawab produsen pada sisa produknya.

“Saya bertanggung jawab pada produk saya dengan menarik kembali melalui PKPS Surabaya. Kami memberikan kompensasi yang layak untuk itu,” terangnya.

img 20200427 wa00051367119043

Sementara itu, Ketua PKPS Surabaya, Nur Rahmad Ahirullah mengaku senang bekerja sama dengan PT KCS. Di mana kerjasama justru terlaksana di masa “krisis” pandemi Covid-19.

“Saat kami umumkan kompensasi untuk material daur ulang styrofoam dan PS-6, para pengelola sampah sangat senang. Sebab, material daur ulang lain harganya sedang hancur terpengaruh Covid-19. Sementara kompensasi dari PT. KCS justru tinggi dan konsisten di masa pandemi,” terang Nara-sapaannya.

Nara mengatakan mendapatkan kepercayaan untuk melaksanakan penarikan styrofoam dan PS-6 di seluruh Indonesia. “Ini kepercayaan yang luar biasa bagi kami dari PT. KCS. Untuk memaksimalkan kepercayaan itu, kami telah memproses kerjasama dengan pengelola sampah dan PKPS kabupaten dan kota lainnya,” tandasnya. (kka)

Foto source: industri.co.id

Leave comment

Subscribe to our Newsletter!

Sign up to receive environmental news and updates!

    dev