2020 06 19 09.19.00

Penuhi “Tantangan” KPK,  PKPS Produksi Briket Sampah

Primer Koperasi Pengelola Sampah (PKPS) Surabaya mulai memproduksi briket sampah. Kini PKPS terus meningkatkan kualitas briket sampah tersebut.

Ketua PKPS Surabaya, Nara Ahirullah mengungkapkan, pembuatan briket sampah itu sebagai jawaban atas saran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekitar 3 bulan lalu. Yakni, saat KPK menemukan potensi kerugian keuangan negara dalam menjalankan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

“Kami yakin temuan dan dugaan KPK itu benar. Maka saran KPK agar pengelolaan sampah dijadikan energi selain bisnis langsung kami pelajari. Bagi PKPS saran itu adalah tantangan,” ujarnya.

Setelah melalui riset selama kurang lebih 4 bulan, PKPS akhirnya berhasil membuat teknologi. Sesuai “tantangan” KPK, PKPS mengarah pada produksi briket sampah untuk kebutuhan industri. (Foto: Nara dengan latar belakang bahan baku briket sampah)

2020 06 19 09 904090371.

“Hasilnya sangat memuaskan. Bahkan, lebih dari ekspektasi kami. Alhamdulillah, tantangan KPK bisa kami jawab,” kata Nara semringah.

Menurut Nara, briket sampah yang sudah diproduksi PKPS telah melalui uji coba dengan hasil yang memuaskan. “Insya Allah kalorinya sangat memenuhi baik untuk memenuhi kebutuhan industri sebagai bahan bakar,” terangnya.

Nara yakin, dengan formula dan teknologi briket itu, jejaring PKPS di seluruh Indonesia bisa membereskan persoalan sampah. “Teknologinya cukup sederhana dan tidak menyebabkan masalah lain bagi lingkungan. Sangat memungkinkan untuk diadaptasi jejaring kami di PKPS Indonesia,” tandasnya. (Foto: Areal produksi briket Sampah PKPS)

20200617 170306 1786684164 scaled

Untuk diketahui, pada awal Maret 2020 lalu, KPK menemukan potensi kerugian keuangan negara Rp 3,6 triliun per tahun jika pemerintah menjalankan proyek PLTSa.

Dikutip dari tribunnews.com, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron memaparkan, potensi kerugian itu dihitung dari biaya pengelolaan sampah dari pemerintah ke badan usaha setiap tahunnya sebesar Rp 2,03 miliar. Potensi itu, juga dihitung atas subsidi yang diberikan negara kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp1,6 triliun, berdasarkan selisih harga tarif beli listrik PLTSa.

“Nah itu semua potensi kerugiannya dari program ini per tahun mencapai Rp 3,6 triliun. Padahal, proyek ini kontraknya adalah 25 tahun. Sehingga, kemudian Rp3,6 triliun kali 25 tahun itu,” kata Ghufron ketika gelar jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/3/2020).

Ghufron menilai, belum ada teknologi yang mempuni untuk mengubah sampah menjadi energi listrik. Karena itu, dia menyarankan agar pengelolaan sampah dapat dialihkan menjadi energi lain selain listrik.

“Misalnya, seperti bricket, kompos atau yang lain. Sebenernya ini kan mau nyelesain masalah sampah untuk kemudian ke listrik. Sampai saat ini teknologinya di beberapa kota itu tidak mencapai hasil yang diharapkan,” jelas Ghufron. (kka)

Leave comment

Subscribe to our Newsletter!

Sign up to receive environmental news and updates!

dev